Home > Uncategorized > Pemikiran dan Tahapan dalam Pelestarian Permukiman Tradisional

Pemikiran dan Tahapan dalam Pelestarian Permukiman Tradisional

June 27th, 2012
Antariksa



Pengertian pelestarian
Istilah pelestarian diartikan beraneka ragam sesuai konsep dan persepsi masing-masing para ahli perkotaan. Berikut beberapa pengertian pelestarian yang dapat dikemukakan oleh beberapa ahli, Yuwono (1995:3), mengemukakan bahwa pelestarian berarti suatu tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan orientasi, yaitu (1) tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup binaan yang dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) tindakan untuk meningkatkan pendapatan. Danisworo dalam Budiharjo (1997:14) mengemukan istilah pelestarian sebagai konservasi, yaitu upaya untuk melestarikan, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, seperti gedung-gedung kuno yang memiliki arti sejarah atau budaya, kawasan dengan kehidupan budaya dan tradisi yang memiliki arti, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung, dan sebagainya. Dengan demikian konservasi berarti pula preservasi, namun tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung/memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang sama sekali baru, sehingga dapat membiayai kelangsungan eksistensinya. Makna pelestarian dalam Piagam Burra (The Burra Charter, 1981) merupakan proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat (Nasruddin, 2001:14). Pada bagian lain, Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. Selain itu konservasi juga diartikan sebagai payung dari seluruh tindakan pelestarian.
Berdasar pada pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan dan melindungi sumber daya sejarah yang berbentuk bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat untuk kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.

Lingkup pelestarian
Lingkup pelestarian dalam suatu lingkungan kota, objek digolongkan dalam beberapa luasan sebagai berikut (Sidharta & Budihardjo 1989:11-12):1. Satuan areal, adalah satuan yang dapat berwujud sub wilayah kota; 2. Satuan pandangan, adalah satuan yang dapat mempunyai arti dan peran yang penting bagi suatu kota. Satuan ini berupa aspek visual yang dapat memberi bayangan mental atau image yang khas tentang suatu lingkungan kota; dan 3. Satuan fisik, adalah satuan yang berwujud bangunan, kelompok atau deretan, rangkaian bangunan yang membentuk ruang umum atau dinding jalan.
Konsep konservasi tidak hanya mencakup monumen, bangunan atau benda arkeologis saja melainkan juga lingkungan, taman dan bahkan kota bersejarah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, pasal 1, lingkup objek pelestarian yang ditetapkan antara lain: a. Benda cagar budaya adalah: - Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bangiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan: dan - Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan b. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Permasalahan dan kendala pelestarian
Dalam upaya penjabaran strategi pembangunan berwawasan identitas, salah satu aspek yang sering terlupakan adalah pelestarian bangunan kuno/bersejarah, yang banyak terdapat di segenap pelosok daerah. Perhatian terlalu banyak dicurahkan pada bangunan baru, yang memang lebih mengesankan sebagai cerminan modernitas. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pula lah bangunan dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah mencitakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta & Budihardjo 1989:3).
Sidharta & Budihardjo (1989:3) mengungkapkan bahwa kesinambungan masa lampau–masa kini–masa depan yang mengejawantah dalam karya-karya arsitektur setempat merupakan faktor kunci dalam penciptaan rasa harga diri, percaya diri dan jati diri atau identitas karena keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Oleh karena itu, pelestarian bangunan kuno/bersejarah perlu untuk dilestarikan. Namun pada kenyataannya, kegiatan pelestarian sering mengalami benturan dengan kepentingan pembangunan, sehingga pelestarian dianggap sebagai penghalang pembangunan yang mengakibatkan timbulnya pertentangan–pertentangan dalam pelestarian.
Budiharjo (2005:210) mengungkapkan bahwa kendala konservasi adalah suatu permasalahan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan konservasi. Kendala yang klasik, yaitu keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya terdapat ketergantungan terhadap sumber dana tertentu, yakni subsidi pemerintah. Budiharjo mencontohkan kendala pendanaan dalam mengkonservasi bangunan–bangunan kuno di pusat Kota Lama Semarang. Dalam hal mengatasi kendala tersebut, dilakukan seni negoisasi dan transaksi real estate. Selain itu, yang menjadi permasalahan bahwa warisan budaya kota umumnya berada di pusat kota/menempati lokasi–lokasi yang strategis yang menyebabkan kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kepentingan untuk konservasi. Ada baiknya dalam pengembangan kegiatan konservasi tersebut memadukan antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi tersebut dengan alih fungsi bangunan yang lebih sesuai, namun kegiatan baru tersebut tetap mempertahankan wujud asli bangunan serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Adhisakti dalam Hardiyanti (2005:22) menegaskan seringkali kendala dalam kegiatan pelestarian pusaka adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian, yang berdampak pada terhambatnya kelangsungan hidup politis pelaksanaan kebijakan pelestarian. Kurangnya keterlibatan masyarakat muncul sebagai dampak dari kurangnya pemahaman mendalam masyarakat terhadap kegiatan itu sendiri. Guna menentukan keterlibatan yang bisa dilakukan masyarakat adalah perlunya pendekatan persuasif secara berkesinambungan. Sebagai kajian awal, perlu dilakukan usaha untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap pentingnya memahami aspek kesejarahan yang terkandung dalam kawasan, persepsi terhadap pentingnya kegiatan pelestarian, dan persepsi terhadap perlunya keterlibatan masyarakat di dalam pelestarian. Kesamaan/keanekaragaman persepsi tersebut akan menentukan positif dan negatifnya penilaian terhadap persepsi yang ada. Persepsi masyarakat tersebut dinilai positif jika dapat mendukung jalannya kegiatan pelestarian, artinya adanya kesamaan persepsi di dalam masyarakat terhadap pentingnya memahami aspek kesejarahan yang terkandung di kawasan, persepsi terhadap pentingnya kegiatan pelestarian, dan persepsi terhadap perlunya keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pelestarian, begitu pula sebaliknya.
Permasalahan yang berkaitan dengan pertentangan perlu atau tidaknya pelestarian dapat digolongkan sebagai permasalahan makro pelestarian. Permasalahan makro yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pelestarian bangunan dapat dibedakan atas aspek ekonomi, sosial dan fisik. (Tabel 1)


Aspek
                                                      Permasalahan
Ekonomi
a.       Pelestarian dianggap menghambat mekanisme ekonomi pasar bebas sejak diadakan sistem legalisasi.
b.       Desain bangunan yang dilestarikan dianggap tidak efisien dan penggunaannya kurang ekonomis menjadi penghalang pembangunan gedung dan  fasilitas yang lebih baik.


Sosial
a.       Dipandang sebagai usaha pencegahan atas perbaikan lingkungan ’kelompok lemah’ karena adanya halangan untuk membangun gedung dan fasilitas yang baru, pelestarian dianggap menyebabkan rakyat biasa harus melanjutkan tinggal dan bekerja dalam kondisi yang kurang.
b.       Hakekat pembangunan yang berhasil membawa pengubahan pada pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga dalam mengambil keputusan lebih menitikberatkan pada kepentingan efisiensi yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya.


Fisik
a.       Usaha yang dilakukan para perencana maupun kelompok koservasi dalam mempertahankan bentuk fisik pada kawasan dianggap mengabaikan permintaan terhadap fasilitas perbelanjaan karena fasilitas perbelanjaan memerlukan area horizontal yang luas untuk ruang jual, ruang pamer dan parkir, sedangkan kawasan yang bernilai sejarah cenderung menyediakan unit-unit untuk pedagang eceran yang membutuhkan ruang sempit dalam bangunan vertikal.
Sumber: Gufron (1994\20-21); Yuwono (1996:2-3) dalam Krisna, 2005

Selain permasalahan pelestarian yang bersifat makro, di dalam penerapannya pelestarian juga menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian yang berkaitan dengan sistem pengelolaan warisan budaya, dengan perangkat terkait sebagai berikut: aspek legal, sistem administrasi, piranti perencanaan, kuantitas dan kualitas tenaga pengelola, serta pendanaan (Catanese & Snyder, 1992:429). Permasalahn mikro yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pelestarian (Tabel 2).
Aspek
Permasalahan
Hukum
a.       Hak-hak dan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam pelestarian bangunan?
b.       Seberapa jauhkah seharusnya pembatasan-pembatasan atas pengubahan dalam bangunan-bangunan yang dilestarikan?
c.        Dapatkah pemerintah memaksa pemilik untuk melestarikan dan memelihara bangunan yang dilestraikan?
d.       Hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dan penyewa dalam kaitannya dengan tanah?
e.        Siapakah yang berhak memperoleh keuntungan dan kerugiannya?


Pendanaan
a.       Siapakah yang membiayai konservasi dan siapa yang memperoleh keuntungannya?
Pengelolaan
a.       Siapakah yang berhak dan harus memutuskan apa yang dilestariakan, untuk berapa lama dan sejauh mana?
Sumber: Catanese & Snyder (1992:429) dalam Krisna 2005
           
Seiring dengan perkembangannya, permukiman–permukiman tradisional juga mengalami pergeseran atau perubahan. Menurut Altman dalam Krisna (2005:18), faktor – faktor penyebab perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar.
1.      Pengaruh dari dalam
Perwujudan suatu rumah disebabkan oleh adanya dorongan dari berbagai kebutuhan manusia, sehingga perubahan kebutuhan atau kepentingan manusia itu sendiri akan menyebabkan adanya perubahan fisik.
2.      Pengaruh dari luar
Kebutuhan hidup seseorang senantiasa berkaitan dengan lingkungannya, sehingga perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan hunian disebabkan oleh pengaruh luar yang diterima penghuninya.
Selain itu, perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi pada suatu permukiman tradisional disebabkan oleh adanya heterogenitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan pada fungsi bangunan, keberagaman etnis dan profesi yang mempengaruhi tatana kehidupan dan pandangan hidup masyarakat dan tingkat kepadatan hunian yang tinggi mempengaruhi tradisi atau budaya bermukim, tatanan sosial budaya serta tata fisik lingkungan (Aliyah  2003:23).
Tindakan pelestarian bertujuan untuk menjaga karya seni sebagai saksi sejarah, dalam implementasinya sering kali berbenturan dengan kepentingan lain, yaitu pembangunan, sehingga timbul pertentangan-pertentangan dalam upaya pelestarian. Kritik yang sering dilontarkan adalah karena pelestarian sangat menghambat perubahan dan kemajuan, baik dari segia material maupun imajinasi, menurut Astuti dalam Risbiyanto (2006:28) hal tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu sebagai berikut: - Adanya anggapan bahwa pelestarian sebagai penghambat pembangunan, kondisi demikian akan terjadi apabila suatu proses pembangunan dilihat sebagai proses perubahan, yaitu mengganti bangunan yang telah ada, maupun merubah struktur kawasan; dan - Manfaat pelestarian kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akibatnya tindakan pelestarian hanya dianggap membatasi dan merugikan pemilik bangunan maupun pengguna kawasan.
Beberapa contoh permasalahan dan kendala dalam kegiatan pelestarian, yaitu:
1.      Permasalahan pelestarian wisata budaya Dusun Sade:
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Krisna 2005:143): - Permasalahan makro berkaitan dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan upaya pelestarian yang ada, karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi serta membatasi hak mereka untuk mengubah bangunan tradisionalnya sesuai dengan kebutuhan dan selera; dan- Permasalahan mikro berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian yang meliputi belum adanya penetapan batas–batas pelestarian yang berkekuatan hukum, belum adanya badan khusus pelestarian dan alokasi dana khusus untuk pemugaran bangunan tradisional, serta belum adanya pedoman desain, Perda tentang pengendalian aktifitas kawasan termasuk perubahan fisik yang terjadi, serta belum adanya koordinasi antar instansi terkait.
2.      Permasalahan pelestarian pola perumahan Taneyan Lanjhang di Desa Lombang
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi menurut pendapat masyarakat terkait dengan upaya pelestarian pola perumahan Taneyan Lanjhang di Desa Lombang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain (Dewi 2008:264): a. Aspek ekonomi; - Masyarakat merasa takut dirugikan; dan - Pemerintah ingkar terhadap perjanjian dalam pelaksanaan upaya pelestarian; b. Aspek sosial; - Masyarakat yang fanatik terhadap Islam sehingga tidak siap menghadapi resiko masuknya budaya yang tidak sesuai dengan Islam; dan - Hilangnya budaya lokal seiring masuknya budaya asing; c. Aspek fisik; - Terjadinya perubahan pola perumahan Taneyan Lanjhang yang telah ada; d. Aspek hukum: - Meningkatnya kriminalitas sebagai dampak pelestarian; dan - Kesadaran masyarakat yang rendah.
3.      Permasalahan pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud.
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi menurut pendapat masyarakat terkait dengan upaya pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain (Patimah 2006:349): a. Aspek ekonomi; - Mahalnya biaya pembangunan yang diperlukan dan keterbatasan penghasilan; b. Aspek sosial; - Adanya pengaruh budaya asing; - Perubahan moral masyarakat; dan - Perkembangan zaman; c. Aspek fisik; 1. Permasalahan terkait dengan tata ruang tempat tinggal, di antaranya: - Luas lahan yang sempit; - Masih terdapat bangunan yang tidak terawat sehingga mengurangi nilai estetika. 2. Permasalahan terkait dengan tata ruang desa, di antaranya: - Semakin tergesernya sarana–sarana adat yang diposisikan pada daerah pinggiran desa karena lokasi awal dimanfaatkan sebagai kawasan komersial; dan - Berubahnya kawasan Pempatan Agung yang seharusnya di bagian tenggara adalah lapangan, sekarang dimanfaatkan sebagai pasar; d. Aspek hukum; - Muncul masyarakat yang mensertifikatkan tanah Ayahan desa, padahal seharusnya tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan.

Persepsi masyarakat di kawasan pelestarian
Partisipasi masyarakat menurut Wibisana dalam Krisna (2005:44), diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan keuangan, pemikiran dan materi yang dibutuhkan. Menurut Wilson dalamKrisna (2005:44), keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendapat dalam public hearing yang diadakan untuk setiap rencana peremajaan suatu kawasan.
Widayati dalamKrisna (2005:44), menambahkan bahwa peran aktif masyarakat dalam suatu pelestarian merupakan hal yang penting karena hanya masyarakatlah yang mengetahui permasalahan serta apa saja yang dibutuhkan demi kesinambungan kawasan yang dilestarikan, yang dapat membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum menuju kearah partisipasi tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi diantara pihak–pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian. Menurut Nur’aini dalam Krisna (2005:44), penyamaan persepsi masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan pelestarian merupakan hal penting karena persepsi tersebut merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan pelestarian. Adapun kesamaan persepsi yang dimaksud dalam hal ini mencakup kesamaan terhadap keberadaan dan fungsi kawasan, pentingnya aspek sejarah yang dikandung, pentingnya kegiatan pelestarian, serta perlunya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian.
Persepsi sendiri diartikan sebagai salah satu faktor psikologis yang sangat erat hubungannya dengan keberhasilan manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Devidoff dalam Krisna (2005:44), memandang persepsi sebagai salah satu proses yang antara satu dengan yang lain sifatnya berbeda (individualistic) dari apa yang diperkirakan orang, sehingga apa yang dipersepsikan oleh orang bisa secara substansial berbeda dengan kenyataan objek tersebut karena individu–individu melihat objek yang semu tapi memandangnya berbeda.

Arahan pelestarian
Arahan pelestarian bangunan dan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian secara fisik dan pelestarian secara non fisik. Arahan pelestarian secara fisik, terdiri dari teknik-teknik pelestarian yang sudah dikenal luas, seperti preservasi, konservasi, renovasi, dan sebagainya. Sementara itu arahan pelestarian secara non fisik merupakan upaya pelestarian yang bersifat ekonomi, sosial, dan hukum. Penjelasan mengenai masing-masing arahan pelestarian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Attoe dalam Dewi 2008: 63):
Pelestarian fisik
Pelestarian bangunan yang bersifat fisik dapat dibagi dalam dua cara, yaitu penggunaan kembali yang adaptif dan petunjuk pelestarian.a. Penggunaan kembali yang adaptif: Bangunan-bangunan yang telah dipakai lebih lama daripada pemakaian aslinya serta tidak dilindungi, masih mempunyai kemungkinan berkembang melalui pemakaian kembali adaptif, misalnya: bekas gudang menjadi tempat perbelanjaan, bekas tempat pembuatan bir menjadi museum kesenian. Cara ini diimplementasikan melalui pemakaian kembali adaptif bangunan kuno dengan fungsi baru yang dapat ditunjang tindakan perubahan fisik. Pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam memutuskan fungsi yang dinilai sesuai untuk sebuah bangunan yang dilestarikan, yaitu sebagai berikut (Ross dalam Dewi 2008: 63): - Apakah pemanfaatan ruang sekarang dari bangunan masih dapat dilakukan dengan atau tanpa modifikasi terhadap strukturnya?; -Apakah struktur bangunan cukup kuat? Jika tidak, bagian apa yang rapuh dan pemanfaatan apakah yang sesuai untuk keadaan demikian?; - Fungsi lain apakah yang sesuai dengan bangunan tersebut? Hal ini dilakukan dengan menanyakan kepada para pakar bangunan atau arsitektur mengenai fungsi apa yang dapat diterapkan dengan fisik atau struktur bangunan yang semula?; dan - Dana-dana apa saja yang tersedia dan apakah sesuai dengan kemungkinan hasil studi?; dan b. Petunjuk pelestarian: Petunjuk pelestarian berarti standar-standar khusus dalam pengubahan bangunan dan teknik pelestarian. Secara umum dikenal beberapa teknik pelestarian dalam rangka pelestarian bangunan (Tabel 3)


Tabel 3. Teknik Pelestarian Bangunan
No.
Jenis Pelestarian
Definisi
Standar Pengerjaan
Keterangan
1.
Preservasi
Merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
Tindakan yang dapat dilakukan:
§ Pemeliharaan berkala;
§ Pengecatan bangunan secara rutin;
§ Penggantian bangunan yang telah rusak/ lapuk;
§ Penambahan ornamen pada bangunan.
§ Secara fisik, strategi ini nyaris tidak mengakibatkan adanya perubahan atau sedikit sekali menimbulkan perubahan pada fisik bangunan (tingkat perubahan tidak ada/ sangat kecil).
§ Preservasi termasuk dalam cakupan konservasi.
§ Tergantung pada kondisi bangunan atau lingkungan yang akan dilestarikan, maka upaya preservasi biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, dan atau rekonstruksi.
2.
Konservasi
Semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai budayanya, dengan tetap meanfaatkannya untuk mewadahi kegiatan yang sama dengan aslinya atau untuk kegiatan yang sama sekali baru untuk membiayai sendiri kelangsungan keberadaannya.

§ Kegiatan konservasi mencakup pemeliharaan sesuai kondisi setempat.
§ Konservasi suatu tempat merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya tempat tersebut.
§ Konservasi sebenarnya merupakan upaya preservasi, tetapi tetap memperlihatkan dan memanfaatkan suatu tempat untuk menampung dan mewadahi kegiatan baru, sehingga kelangsungan tempat bersangkutan dapat dibiayai sendiri dari pendapat kegiatan baru.
§ Dapat meliputi preservasi, restorasi, renovasi, rekonstruksi maupun adaptasi.
§ Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan kecil).
3.









Replikasi (peniruan)
Pembangunan bangunan baru yang meniru unsur-unsur atau bentuk-bentuk bangunan lama yang sebelumnya ada tetapi sudah musnah.
Dapat diterapkan untuk penambahan bangunan baru di sekitar bangunan atau kawasan peninggalan sejarah, yang dilakukan dengan memberikan persyaratan khusus pada bangunan baru tersebut, yang meliputi:
§ Pembatasan tinggi, volume;
§ Garis muka bangunan;
§ Bahan bangunan, warna; dan
§ Gaya/ langgam elemen bangunannya.
§ Secara umum teknik ini dilakukan untuk bangunan atau kawasan peninggalan sejarah yang selalu berkembang dan disekitarnya cukup tersedia lahan untuk pembuatan bangunan tembahannya.
§ Contoh: Gedung Sate di Bandung.
4.
Renovasi (perombakan)
Tindakan mengubah sebagian maupun keseluruhan bangunan, terutama interior bangunan, sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap bangunan baru, konsep-konsep modern atau dalam menampung fungsi baru.

Cara ini biasanya dilengkapi dengan pembuatan dokumen dari bangunan lama yang dirombak, dan penyelematan terhadap beberapa bangunan dan objek – objek atau potongan-potongan (ornamen atau ciri lainnya) yang merupakan benda langka.
§ Upaya ini biasnya disertai dengan konservasi dan gentrifikasi suatu bangunan atau lingkungan.
§ Teknik ini dapat pula berupa perombakan bangunan atau kawasan lama yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perombakan merupakan satu-satunya cara untuk memperpanjang umur bangunan, yaitu dengan membuat bangunan baru yang memperhatikan keserasian dengan bentuk bangunan lama di sekitarnya.
§ Contoh; Bank Perniagaan dan Bank Nasional di Kota Bandung.
5.
Rehabilitasi
Pengembalian kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.

Mementingkan bentuk bangunan asalnya, sehingga upaya penggantian terhadap elemen yang rusak dapat saja dilakukan dengan jenis bahan yang lain asal masih serasi dengan bahan lama yang masih ada.
§ Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan sedang).
§ Dapat mencakup alih guna bangunan (adaptive reuse) utama menjadi bangunan dengan fungsi baru.
6.
Restorasi (pemugaran)
Upaya pengembalian kondisi suatu tempat atau fisik bangunan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen tambahan dan memasang kembali bagian-bagian asli yang telah rusak atau menurun tanpa menambah unsur/ elemen baru ke dalamnya.
Teknik ini biasa dilakukan pada bangunan atau kawasan lama yang telah mengalami perubahan (kerusakan atau penambahan) dan pengganti yang sama  masih tersedia serta mudah mendapatkannya.

§ Restorasi termasuk bentuk pelestarian yang paling konservatif.
§ Contoh: The Rock di Sydney, bekas kompleks penjara yang dijadikan kawasan pertokoan.
7.
Rekonstruksi
Upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil yang diketahui.
Teknik ini dapat berupa relokasi, yaitu membuat tiruan atau memindahkan bangunan di/ ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Hal demikian dapat dilakukan jika bangunan yang perlu dilindungi tersebut mempunyai tingkat kepentingan tinggi untuk dilindungi.
§ Dalam proses rekontruksi bangunan dapat digunakan bahan baru atau lama.
§ Proses ini biasanya untuk mengadakan kembali bangunan atau kawasan yang telah sangat rusak atau bahkan yang telah hampir punah sama sekali.
8.
Adaptasi (penyesuaian)
Segala upaya dalam mengubah suatu tempat, untuk menyesuaikan diri dengan fungsi baru yang menggantikannya.
Melakukan sedikit perubahan terhadap bangunan dan kawasan peninggalan sejarah yang dilestarikan.
§ Cara ini biasanya sangat mempengaruhi interior bangunan.
9.
Subtitusi (pengalihfungsian bangunan)
Upaya mengganti fungsi bangunan bersejarah dengan status baru untuk meningkatkan kembali nilai dan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan jamannya.
Teknik ini dilakukan bila bangunan/ kawasan yang akan dilestarikan mempunyai kepentingan perlindungan yang sangat tinggi, sehingga sejauh mungkin dihindarkan perubahan.

10.
Benefisasi
Upaya meningkatkan manfaat suatu bangunan bersejarah yang semula tidak menarik menjadi berfungsi untuk kepentingan hidup manusia baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, periwisata dan rekreasi.

§ Dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan untuk perpustakaan, museum atau pendidikan yang sesuai dengan sejarah dan bentuk bangunannya.
11.
Perlindungan wajah bangunan
Metode yang dilakukan bila ciri utama dari bangunan lama yang perlu dilestarikan terletak pada wajah bangunannya. Perombakan umumnya dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan.

Dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan. Hal ini terutama dilakukan jika intensitas diamsukkan pada bangunan tersebut cukup tinggi dan perubahan tidak bisa dihindarkan.
§ Contoh: bangunan Hotel Prenger di Jl. Asia Afrika, Bandung.
12.
Perlindungan garis cakrawala atau ketinggian bangunan
Upaya yang dilakukan apabila bangunan/ kawasan peninggalan sejarah yang akan diubah terletak di sekitar suatu ciri lingkungan sejak lama terbentuk di kota tersebut.
Dilakukan dengan membatasi ketinggian bangunan baru yang akan dibangun disekitar ciri lingkungan tersebut, sehingga tidak mengganggu pandangan kearahnya (dalam hal ini termasuk pandangan ke garis cakrawala di sekitar kawasan tersebut).

13.
Perlindungan objek atau potongan
Upaya yang dilakukan terhadap ciri utama dari bangunan yang akan dirombak atau dihancurkan, sehingga perombakan yang dilakukan masih memperlihatkan bahwa pernah ada suatu bangunan atau kawasan lama tersebut.

§ Teknik ini hanya dilakukan dalam keadaan mendesak, yaitu bila keutuhan bangunan sudah tidak dapat dipertahankan dan membahayakan keselamatan penghuninya.
14
Demolisi
Upaya penghancuran atau perombakan suatu lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan.



Text Box: 47Sumber: Nurmala (2003: 38 – 40); Pontoh (1992: 34 – 35); Siregar (1998: 22 – 25); Setiawan (1988: 87 – 107) dalam Dewi (2008: 65-67)


Pelestarian non fisik
Secara non fisik, upaya pelestarian bangunan terdiri dari metode ekonomi, sosial, dan hukum. a. Metode ekonomi: Menurut Attoe dalam Dewi (2008: 68), metode ekonomi dalam pelestarian bangunan dan kawasan dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Insentif pajak: Insentif pajak yang dimaksudkan dapat berupa, antara lain: - Pengurangan tarif pajak untuk bangunan bersejarah; - Pembebanan pajak yang dibuat berdasarkan pemanfaatan bangunan yang ada, bukan berdasarkan pemanfaatan yang paling terbaik atau ideal; dan - Pemberian ijin investasi pada bidang rehabilitasi atau suatu pembebanan perbaikan lingkungan bersejarah untuk menggantikan bagian dari suatu pembayaran pajak; 2. Subsidi: Subsidi berupa pengurangan pendapatan pemerintah untuk menunjang tindakan pemeliharaan, baik dalam bentuk pemberian kredit, bantuan maupun penurunan harga; 3. Pinjaman: Tersedianya pinjaman dari pemerintah maupun swasta dapat memperbesar peluang bagi terjadinya perlindungan lingkungan kuno. Pertambahan nilai dari bangunan dan lingkungan bersejarah dapat mengimbangi biaya peminjaman. Pinjaman dapat dikembangkan dengan bunga atau penjualan hak milik yang dijual atau diperbaiki dengan pinjaman itu; dan 4. Pengalihan hak-hak membangun (Transfer Developoment Right): Pengalihan hak membangun atau TDR adalah salah satu perangkat dalam proses perencanaan kota yang telah banyak dipakai di beberapa Negara bagian di Amerika Serikat yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atau bangunan yang haknya untuk mengembangkan tanah atau bangunannya dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku (Uno 1998 dalam Dewi 2008: 68). Penerapan pengalihan hak atas KLB ini diatur oleh suatu perangkat Panduan Rancang Kota agar manifestasi fisik yang kemudian terbentuk tidak akan merusak atau mengurangi makna dari asset budaya/ historis tersebut, tetapi akan memperkuat keberadaan asset tersebut di dalam kota. Konsep TDR merupakan suatu mekanisme untuk mengendalikan desain yang inovatif dan mudah diadaptasi. Keuntungan dari konsep TDR, yaitu sebagai berikut: - Konsep TDR memungkinkan pemilik bangunan untuk menjual hak-hak kepada yang bangunan lainnya antara luas dan pemanfaatan sesungguhnya dari bangunan tersebut. Hal ini dapat menunjang bangunan lainnya jika bangunan menurut peraturan zoning lokal. Hak-hak umumnya dipindahkan kepada bangunan baru di sekitarnya. Dengan demikian, pemilik bangunan memperoleh keuntungan karena mendapat kompensasi pertukaran hak dan melalui pajak yang rendah; dan - TDR memberikan peluang pada pengembangan yang menyetujui untuk menggunakan hak membangun yang rendah pada suatu lokasi untuk memindahkan hak sisa ketinggian bangunannya kepada lokasi lain yang akan dibangunnya. Kedua lokasi tersebut dapat dalam berada jarak yang dekat ataupun tidak. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kota yang membutuhkan kedekatan antara lokasi yang terletak dalam satu kawasan; b. Metode sosial: Penerapan metode sosial berupa pemberian penghargaan dari pemerintah, publikasi, serta keanggotaan perkumpulan pemilik atau pengelola bangunan. Metode ini bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan moral kepada pemilik atau pengelola bangunan; dan c. Metode hukum: Menurut Attoe dalam Catanese (1992:426–428), metode hukum yang digunakan sebagai metode perlindungan bangunan yang dilestarikan, yaitu sebagai berikut: 1. Pedoman desain (design guidelines): Pedoman ini digunakan untuk mengembalikan kemungkinan terjadinya desain dan konstruksi baru yang dinilai menyimpang dari karakter bangunan atau lingkungan kuno serta berpeluang merusak karakter tersebut; 2. Zoning (penentuan wilayah): Suatu lingkungan yang telah ditetapkan sebagai lingkungan bersejarah dapat ditambahkan batasan-batasan tertentu khususnya bagi penggunaan bangunan dan konstruksi baru yang diperkenankan atau diijinkan; 3. Legal designation (perlindungan yang sah): Perlindungan yang sah ini diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu pendaftaran yang transparan terhadap suatu kawasan, lingkungan, bangunan serta objek yang dinilai harus dilestarikan pada tingkat nasional maupun internasional; pemeriksaan perubahan yang diusulkan pada bangunan tertentu; beberapa mekanisme pemeriksaan dalam menghentikan atau memperlambat proses perubahan; dan 4. Ownership (kepemilikan): Pedoman ini merupakan pengelolaan lingkungan maupun bangunan bersejarah (hak milik langsung dan permanen) yang dialihkan kepada suatu badan atau lembaga yang tertarik melakukan studi.
Menurut Uno (1998) dalam Dewi (2008:70), beberapa metode pelestarian non fisik yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut (Tabel 4):
Tabel 4. Jenis Pelestarian Non Fisik
Metode
Jenis pelestarian
Metode Ekonomi
§ Uang kompensasi
§ Pajak rehabilitasi
§ Keringanan membayar PBB
§ Pemberian pinjaman
§ Kemudahan perijinan pengalihan hak membangun (TDR)
§ Denda materi/ penalty


Metode Sosial
§ pemberian penghargaan
§ teguran
§ keanggotaan perkumpulan pemilik/ pengelola bangunan kuno


Metode Hukum
§ Pencantuman bangunan kuno dalam daftar bangunan kuno/ bersejarah yang berkekuatan hukum
§ Ijin khusus bagi pengubahan fisik bangunan kuno/ bersejarah
§ Perjanjian yang membatasi
§ Pemulihan
§ Sanksi hukum (contoh: penjara)
§ Pihak ketiga dalam pengalihan hak kepemilikan dan perawatan bangunan
§ Penetapn area konservasi
§ Petunjuk pelestarian
 
Sumber: Uno  (1998) dalamDewi (2008: 70)
Menurut Pontoh (1992: 39) kegiatan preservasi dan konservasi sebagai bagian dari pelestarian merupakan usaha meningkatkan kembali kehidupan lingkungan kota tanpa meninggalkan makna kultural maupun nilai sosial dan ekonomi kota. Arahan konservasi suatu kawasan berskala lingkungan maupun bangunan, perlu dilandasi motivasi budaya, aspek estetis dan pertimbangan segi ekonomis. Preservasi dan konservasi yang mengejawantahkan simbolisme, identitas suatu kelompok ataupun aset kota perlu dilancarkan. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya preservasi dan konservasi harus diintegrasikan dengan elemen-elemen perancangan perkotaan. Kegiatan preservasi dan konservasi sebagai media pengendali pemanfaatan lahan dan aset warisan kota, khususnya dalam peremajaan lingkungan kota, merupakan usaha revitalisasi kawasan yang diremajakan.

Daftar Pustaka
Pontoh, N.K. 1992. Preservasi dan Konservasi Suatu Tinjauan Teori Perancangan Kota. Jurnal PWK, IV (6): 34-39.
Attoe, W. 1989. Perlindungan Benda Bersejarah. Dalam Catanese, Anthony J. dan Snyder, James C. (Editor). Perencanaan Kota: 413-438. Jakarta: Erlangga.
Nurmala. 2003. Panduan Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kawasan Pecinan-Pasar Baru Bandung. Tesis. Tidak dipublikasikan. Bandung: ITB
Krisna, R., Antariksa & Dwi Ari, I.R. 2005. Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Plannit, 3 (2):124-133.
Patimah, S. 2006. Pelestarian Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Desa Ubud, Kab. Gianyar. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
Setiawan, A. I.1988. Identifikasi Potensi dan Kemungkinan Perlindungan terhadap Bangunan dan Kawasan Peninggalan Sejarah di Kota Bandung. Bandung: ITB.
Uno. 1998. Konsep Penerapan Insentif dan Disinsentif untuk Pelestarian Bangunan. Tesis. Tidak dipublikasikan. Bandung: ITB
Siregar, E. I. B. 1998. Arahan Tindakan Pelestarian Bangunan dan Kawasan Bersejarah di Kota Medan. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Bandung: ITB.
Yuwono, J. S. E. 1995. Megalitik Indonesia dan Ambiguitas Pemaknaannya. Jurnal Artefak. 15: 26-30.
Krisna, R. 2005. Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
Aliyah, I. 2003. Arah Pelestarian Fisik Sebagai Dasar Pertimbangan Konservasi Kampung Kemlayan di Surakarta. Jurnal Arsitektural. 1 (1):18 – 36.
Aliyah, I. 2004. Identifikasi Kampung Kemlayan sebagai Kampung Tradisional Jawa di Pusat Kota. Jurnal Teknik. XI (1): 33 – 40.
Dewi, P.F.R., Antariksa & Surjono. 2008. Pelestarian Pola Perumahan Taneyan Lanjhang Pada Permukiman Di Desa Lombang Kabupaten Sumenep. Arsitektur e – journal.1 (2):94-109. (diakses  7 Desember 2007)
Dewi, P. F. R. 2008. Pelestarian Pola Perumahan Taneyan Lanjhang Pada Permukiman Di Desa Lombang Kabupaten Sumenep. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
Budiharjo, E. 2005. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: PT Alumni.
Sidharta, & Eko Budiharjo. 1989. Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

© Antariksa  2012


Categories: Uncategorized Tags:
Comments are closed.